Peserta Membludak : 163 Orang Mengikuti Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Ke-6 Mandiri Tahun 2024

Details

Minggu, 04 Februari 2024 20:19

Surabaya-Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional Mandiri Ke-6 Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh DPW PFK KBIHU Jawa Timur yang dinahkodai oleh KH. Habib Abu Bakar Assegaf, SH, M.Hum bekerjasama dengan Kanwil Jatim dan UIN Satu Tulungagung digelar di Hotel Suites Surabaya yang beralamat di Jl. Pemuda 33-37, Surabaya, Jawa Timur.  Acara spektakuler tersebut dilaksanakan selama 7 hari yakni dimulai pada Jum'at, tanggal 02 Februari 2024 s.d Kamis, tanggal 08 Februari 2024, bertepatan dengan tanggal 21 s.d 27 Rajab 1445H.

Read more: Peserta Membludak : 163 Orang Mengikuti Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Ke-6 Mandiri Tahun 2024

Pelatihan Hak atas Pangan dan Gizi pada Masyarakat dalam Mendukung Pembelaan terhadap Hak Asasi Manusia bersama FIAN Indonesia

Details

Senin, 11 Desember 2023 15:58

Pelatihan Hak atas Pangan dan Gizi pada Masyarakat dalam Mendukung Pembelaan terhadap Hak Asasi Manusia bersama FIAN Indonesia dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2023 hingga 8 Desember 2023 selama tiga hari. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi program studi Sosiologi Agama dalam memahami isu hak pangan dan gizi, serta memberikan wawasan mengenai pembelaan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam konteks masyarakat yang rentan.

Pelatihan ini memberikan manfaat signifikan bagi program studi yang diakreditasi, dengan memperdalam pemahaman peserta mengenai pentingnya hak atas pangan dan gizi dalam kerangka hak asasi manusia. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu sosial yang berhubungan dengan ketahanan pangan, serta kontribusi riset dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

Selama tiga hari kegiatan, peserta mengikuti sesi pelatihan yang mencakup diskusi, studi kasus, dan simulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terkait hak atas pangan dan gizi pada masyarakat, serta bagaimana isu ini terkait dengan pembelaan hak asasi manusia. Kegiatan ini juga memperkuat jaringan antara akademisi, praktisi, dan lembaga non-pemerintah dalam upaya mendorong perbaikan kebijakan publik yang lebih inklusif.